Pendekatan kami
Ketika suatu badan pemerintah, pengadilan, atau lembaga penegak hukum meminta data pengguna atau penghapusan konten, kami mensyaratkan proses hukum yang sah dan mengungkapkan hanya apa yang secara hukum wajib kami ungkapkan — dan hanya setelah tinjauan yang cermat. Halaman ini menjelaskan cara kami menangani permintaan tersebut.
Apa yang kami syaratkan
- Permintaan harus datang melalui saluran resmi dan diautentikasi dengan benar.
- Permintaan harus mengutip kewenangan hukum yang sah yang benar-benar menjangkau Apperah dan data yang diminta (misalnya, penetapan pengadilan atau surat perintah yang sesuai dengan yurisdiksinya).
- Kami tidak menyerahkan data pengguna sebagai tanggapan atas permintaan informal.
- Kami membaca permintaan secara sempit dan menyanggah permintaan yang terlalu luas, kabur, atau tidak patut.
Permintaan lintas batas
Apperah didirikan di EEA. Permintaan dari otoritas asing pada umumnya harus datang melalui saluran hukum yang diakui — Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), kerangka e-Evidence UE, atau yang setara — sebelum kami dapat secara sah menyerahkan data. Perintah asing, dengan sendirinya, tidaklah cukup.
Keadaan darurat
Jika terdapat risiko yang nyata dan segera terhadap nyawa atau keselamatan seseorang, kami dapat mengungkapkan data terbatas atas dasar darurat, dengan persetujuan pimpinan senior dan tim hukum, dan kami mendokumentasikan keputusan tersebut.
Memberi tahu Anda tentang suatu permintaan
Kami berupaya memberi tahu Anda jika data Anda diminta, sehingga Anda memiliki kesempatan untuk merespons — kecuali kami dilarang secara hukum (misalnya, oleh perintah kerahasiaan/gag order) atau pemberitahuan akan membahayakan seseorang atau merugikan suatu penyelidikan. Jika kami dicegah memberi tahu Anda dengan segera, kami melakukannya setelah larangan tersebut berakhir.
Pengawetan (preservation)
Kami dapat mengawetkan data tertentu ketika otoritas yang berwenang memintanya secara sah, sambil menunggu permintaan formal.
Transparansi
Kami menghitung setiap permintaan dan mempublikasikan angka agregat (berapa banyak permintaan, dari jenis otoritas mana, dan bagaimana kami menanggapinya) dalam pelaporan transparansi berkala kami — lihat Insiden Keamanan & Transparansi. Hal ini mencerminkan Digital Services Act Article 15.
Cara otoritas menghubungi kami
Permintaan penegak hukum dan pemerintah harus dikirim ke legal@apperah.com. Titik kontak yang kami tunjuk untuk otoritas Negara Anggota berdasarkan EU Digital Services Act (Arts. 11-12) adalah authorities@apperah.com — permintaan ke salah satu alamat tersebut sampai ke tim hukum kami.